September 22, 2018

Dukung Koruptor Dilarang Caleg, Eks Pimpinan KPK : Jangan Pilih Penjahat Jadi Pejabat

KarakterNews.com – JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, sangat mendukung usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tentang aturan larangan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif (Caleg).

“Penjahat korupsi tidak boleh dipilih sebagai pejabat. Saya setuju dengan usulan KPU itu. Jangan memilih penjahat untuk menjadi pejabat. Karena tidak masuk akal, jika penjahat dijadikan pejabat,” pungkas Bibit Samad, pada wartawan di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4/2018).

Kata Bibit Samad, sah-sah saja kalau KPU mengusulkan aturan itu masuk dalam syarat pencalonan caleg. “Saya mendukung jika KPU membuat kriteria golongan tertentu yang boleh dan tidak boleh mencalonkan diri sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Selanjutnya, Bibit memberi pandangan kalau aturan larangan itu nantinya akan dipersoalkan dan rawan digugat. Bibit menekankan keinginan masyarakat umum untuk mendapatkan calon-calon wakil rakyat yang bersih. “Aturan ini nanti akan didebat, tapi rasa keadilan bagi masyarakat harus dijawab. Apakah rasa keadilan masyarakat tidak terlanggar, jika penjahat menjadi pejabat? Jika dipandang aturan ini tidak cocok dengan UU Pemilu, maka sebaiknya revisi saja undang-undangnya,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, pada Jumat (27/4/2018), Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui, bahwa DPR tidak menekan KPU untuk mengikuti pendapat mereka mengenai aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif. Hingga saat ini, KPU dan DPR masih tetap pada pendirian masing-masing terkait aturan itu.

Disebutkan Wahyu, KPU dan DPR pada pekan lalu sudah melakukan rapat pendahuluan yang membahas rancangan PKPU pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam pertemuan dengan Pimpinan Komisi II DPR, dikatakan Wahyu, kedua pihak saling menghormati posisi masing-masing. “Kami memastikan bahwa DPR tidak menekan KPU untuk mengikuti pendapatnya,” sebutnya, kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).

Dikemukakan Wahyu, sifat konsultasi dalam penyusunan PKPU sudah bukan hal yang sifatnya mengikat. Artinya, KPU tetap wajib melakukan konsultasi, sementara hasil dari rapat konsultasi itu tidak mengikat. “Tidak harus ada kata sepakat dalam rapat konsultasi. Berdasarkan rapat pendahuluan itu, baik pemerintah maupun DPR dan KPU berpandangan untuk saling menghormati pandangan masing-masing,” paparnya.

Dalam hal ini, kata Wahyu, KPU berpandangan bahwa usulan larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi tetap dimasukkan dalam rancangan PKPU pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf (i) yang berbunyi: Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. (rpk.c/kn-m09)

Related posts