December 18, 2017

Dua SSK Jaga Pleno Golkar, Idrus Marham Jadi Plt Ketua Umum

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, saat membacakan keputusan Rapat Pleno, satu diantaranya menyetujui Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum hingga proses praperadilan Setya Novanto selesai, Selasa (21/11/2017). (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi menyetujui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan sementara Setya Novanto (Setnov), dan Rapat Pleno tidak menonaktifkannya dari DPP Partai Golkar.

Persetujuan ini merupakan hasil dari keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11/2017). Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, Idrus Marham ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum hingga proses praperadilan Setya Novanto selesai.

“Dengan menggabungkan pendekatan hati nurani dan perasaan serta opini publik, menyetujui Idrus Marham sebagai Plt Ketum sampai adanya keputusan praperadilan,” kata Nurdin Halid selaku Pimpinan Rapat Pleno saat membacakan keputusan rapat di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Dipaparkan Nurdin Halid, empat poin lainnya yang disepakati yakni jika dalam gugatan praperadilan Setya Novanto diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka seiring itu berakhir pula posisi Plt Ketua Umum Idrus Marham. Begitu pun sebaliknya, jika gugatan Setya Novanto ditolak dalam proses praperadilan, maka Plt Ketum bersama Ketua Harian melaksanakan rapat pleno kembali.

Baca Juga:  Kata Sekjen Golkar, 91 Anggota di DPR Dukung Jokowi-JK

“Untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya, untuk meminta SN mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar, maka bila SN tidak mau mengundurkan diri, maka rapat pleno memutuskan menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub),” kata Nurdin.

Sementara poin keempat, kewenangan Plt Ketum dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang bersifat strategis, harus dibicarakan bersama-sama Ketua Harian, Korbid dan Bendahara Umum. “Rapat Pleno telah memutuskan posisi Setya Novanto baru akan diputuskan selanjutnya menunggu keputusan praperadilan Ketua DPR tersebut. Posisi SN sebagai Ketua DPR menunggu keputusan praperadilan. Itulah kesimpulan kita,” pungkas Nurdin.

Untuk diketahui, Rapat Pleno DPP Partai Golkar dimulai sekitar pukul 13.30 Wib, berlangsung cukup alot. Rapat sempat tiga kali dijeda oleh pimpinan rapat hingga kemudian diputuskan pada pukul 21.15 WIB. Perdebatan yang terjadi dalam rapat antara lain pihak yang tetap mempertahankan Setya Novanto dan pihak yang mendorong Setnov dinonaktifkan.

Baca Juga:  Sekjend Partai Golkar : Ahmad Doli Kurnia Dipecat

Kerahkan Dua SSK
Sebelumnya diinformasikan, berkisar 500 personel Polisi akan melakukan pengamanan pelaksanaan rapat pleno di gedung Dewan Pemimpinan Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, untuk memilih pelaksana tugas setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el.

“Jadi kami menyiapkan biasa dua SSK (Satuan Setingkat Kompi) dari brimob, tiga SSK dari Sabhara itu sudah biasa kami lakukan di Polda Metro Jaya ini,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis di Mapolda Metro Jaya, Selasa (21/11/2017).

Irjen Idham Azis menjelaskan, pengamanan rapat pleno merupakan permintaan dari Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. “Kami tidak tahu apa urusan di dalam yang jelas kami menyiapkan dari sisi pengamanannya. Standar jumlah personel pengamanan di DPP Partai Golkar, sama dengan yang disiagakan ketika polisi akan melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa,” ujarnya. (rpka.c/kn-m09)

Related posts