DPD SP2TL Sumut : Konsumen Listrik Bisa Ajukan Protes dan Minta Ganti Rugi

KarakterNews.com – MEDAN – Komisioner Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Pelayanan Teknik Listrik Sumatera Utara (DPD SP2TL Sumut), Henky Irawan menegaskan, masyarakat wajib mendapatkan konpensasi akibat pemadaman listrik pada saat kondisi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (Sumut), mengklaim Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengalami surplus daya listrik.

Penegasan ini disampaikan Henky Irawan kepada wartawan, Kamis (12/10/2017) menanggapi kelebihan daya listrik sudah berlangsung sejak Juni 2017 dan masih terus terjadinya pemadaman yang dimulai pukul 04.00 Wib hingga pukul 15.55 Wib di kawasan Pasar XI Desa Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, Deliserdang.

Dikatakan Henky, pengungkapan Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Sumut, Abdul Rahman, yang menyatakan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) mengklaim Sumatera Bagian Utara mengalami surplus daya listrik. Ini sama artinya dengan kondisi Daya Mampu Pembangkit (DMP) dari pembangkit melebihi Beban Puncak (BP) dari pelanggan PLN. “Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Sumut harus bertanggungjawab atas pernyataannya terkait PLN Sumbagut punya cadangan daya sekitar 10 persen, atas rata-rata DMP listrik Sumut sekitar 2200 MW dengan beban puncak 1.950 MW,” pintanya.

Kondisi yang dialami konsumen pengguna listrik sebenarnya bisa mengajukan protes dan meminta ganti rugi, apabila terjadi pemadaman listrik. Karena sesuai UU No.20/2002 tentang Ketenagalistrikan Pasal 34 (1) b, konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Kemudian, dalam Pasal 34 (1) e disebutkan bahwa konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pmadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Aturan pelaksana UU Kelistrikan sudah diberlakukan. Automatis ada ganti rugi yang mengacu pada Kepmen No.1836 K/36/Nem/2002 tentang Pelaksanan Kenaikan Tarif Dasar Listrik. Dalam Pasal 6 dinyatakan apabila standar mutu pelayanan rendah, maka PLN wajib mengurangi tagihan konsumen 10% dari biaya beban dan diperhitungkan pada bulan berikutnya. “Harusnya, ada petunjuk pelaksana ganti rugi bagi konsumen listrik yang dirugikan. Konsumen bisa minta ganti rugi yang layak. Selain itu, konsumen bisa minta informasi dan pertanggungjawaban PLN sebagai penyedia listrik,” kata Henky.

Selama ini, posisi konsumen listrik memang lemah. Ketika konsumen telat membayar iuran listrik, jaringan diputus. Namun sebaliknya, jika PLN melakukan pemadaman, konsumen tidak bisa mengajukan kompensasi. Sebagian besar masyarakat malah tidak tahu harus melapor kemana ketika listrik di kantor atau rumahnya mati. (rel/kn-m10)

Related posts