DPD RI Minta BPJS Kesehatan Cepat Bayar Klaim JKN

Senator Indonesia dari Jakarta, Fahira Idris.

KarakterNews.com – JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta BPJS Kesehatan menyelesaikan pembayaran klaim kepada para mitra pemberi layanan fasilitas kesehatan (Faskes) di seluruh daerah.

Keterlambatan pembayaran klaim BPJS kepada mitra seperti rumah sakit, klinik dan praktek mandiri akan berdampak buruk bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direksi BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Dr Kusmedi Prihato dan Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Fajaruddin Sihombing, Selasa (26/6/2018) di DPD RI Jakarta.

Koordinasi dan komunikasi BPJS dengan Faskes soal pembayaran klaim harus berjalan dengan baik. Jangan sampai BPJS mismatch dengan Faskes soal pembayaran klaim. Penundaan atau keterlambatan pembayaran klaim akan berdampak kepada pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Baca Juga:  DPD RI Raih WTP Ke-13

Keterlambatan pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dapat memicu keresahan dari pihak rumah sakit, klinik ataupun praktek layanan kesehatan mandiri. Karena, hal tersebut menggangu operasional dari pemberi layanan kesehatan yang ujung-ujungnya mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Fahira Idris.

Sedangkan Wakil Ketua Komite III DPD RI, Delis Julkarson Hehi menyatakan, selain masalah keterlambatan klaim, publik juga sering mengeluhkan soal seringnya BPJS mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah. Kebijakan ini bikin kaget khususnya rumah sakit, klinik dan praktek mandiri di daerah terpencil dan terluar.

“Sosialisasi peraturan dari BPJS kepada mitra dan masyarakat masih sangat lemah. Kita anggota DPD bersedia membantu BPJS untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, asalkan menyediakan narasumber untuk menjelaskan kepada masyarakat,” ujar Delis.

Baca Juga:  Diskusi DPD, Kok Gitu... Apa Kata Senator Sofwan

Diingatkannya, kinerja BPJS Kesehatan pada tahun ini dan tahun 2019 akan sangat vital, sebab merupakan tahun-tahun politik. Apabila, kinerja BPJS banyak mendapatkan kritik, maka hal itu akan mempengaruhi citra pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

“Kita tidak ingin ketidakpuasan terhadap kinerja BPJS Kesehatan akan mempengaruhi ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi yang sudah baik. Oleh karena itu, BPJS harus benar-benar bersinergi dengan pihak terkait untuk menjamin agar program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana amanat undang-undang berjalan dengan baik,” tutur Delis.

Sementara itu Direksi BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menjelaskan, salah satu penyebab keterlambatan pembayaran klaim selama ini karena terjadi mismatch antara besaran iuran yang diterima dengan biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan. Selama ini, besaran iuran yang ditetapkan sesuai Perpres Jaminan Kesehatan masih lebih rendah dengan perhitungan aktuaria,” jelasnya.

Baca Juga:  Pencalonan Anggota DPD Diseleksi KPU, Bukan Pansel

Keterlambatan pembayaran klaim karena keterbatasan anggaran, bisa juga karena pending klaim. Pending klaim ini karena ketidaksesuaian tagihan dan pending karena kendala urusan medis. Telat juga karena masalah ketidaklengkapan administrasi. Karena itu, kami sekarang menggunakan digitalisasi untuk pengajuan tagihan bersifat online,” kata Direktur BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady.(kn-m09)

Related posts