DPD Apresiasi Kerja Penyelenggara Pilkada Serentak 2018

KarakterNews.com – JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)mengapresiasi kerja keras para penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (KPU dan Bawaslu), jajaran Pemerintah Daerah, aparat keamanan penegak hukum (Polri dan TNI) serta masyarakat yang sudah menyelenggarakan dan mensukseskan Pilkada Serentak 2018.

Awalnya, ada tiga Provinsi yang diindikasi menjadi daerah rawan konflik, yaitu Papua, Maluku dan Kalimantan Barat, ternyata berjalan dengan aman dan lancar.

“Alhamdulillah… Indonesia aman, saya bangga kepada masyarakat yang telah bahu membahu untuk mengangkat nilai kebangsaan, persatuan dan nilai demokrasi,” kata Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang, pada wartawan, Jumat (29/6/2018) di Gedung DPD RI, Jakarta.

Disebutkan OSO panggilan akrab Oesman Sapta Odang, seluruh Anggota DPD RI ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada di 17 Provinsi, 39 Kota dan 113 Kabupaten, dalam penyelenggaraannya pasti ada kekurangan, tapi jangan sampai menimbulkan keributan.

Baca Juga:  Lelang Jabatan Di Pemprov Sumut, Mahasiswa Apresiasi Plt.Gubsu

Pihak yang kalah dan menang harus menerima hasil pemilihan dengan baik. “Jika betul-betul bermasalah, ada proses hukumnya. Rugi daerahnya kalau ditunda-tunda. Saya sangat apresiasi yang terjadi di Jawa Barat, calon yang kalah (menurut quick count-red) datang ke yang menang,” ucap Oesman Sapta.

Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam menilai permasalahan Pilkada serentak tahun 2018 harus segera diperbaiki kedepannya. “Permasalahan mendasar dalam sebuah pilkada adalah mengenai data pemilih. Masih adanya masalah terkait data pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU menjadi masalah yang belum terselesaikan sejak awal pilkada serentak.

Misalnya, dalam hal konektivitas antara penduduk dan pemilih. Penduduk menjadi kewenangan Kemendagri, pemilih menjadi kewenangan KPU. Hari ini masih ada problem dengan e-KTP, masih ada problem dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), ada yang punya KTP, tapi tidak ada dalam DPT. Ada dalam DPT, tapi tidak punya e-KTP.

Baca Juga:  Calon Anggota KPU dan Bawaslu, Daftar 25 September

Terkait masalah itu, Senator Jawa Tengah ini mengatakan harus dicarikan adanya sistem manajemen dalam pendataan pemilih dalam sebuah pilkada. “Data pemilih harus dipegang dan dikelola oleh satu instansi terkait dalam pilkada. Apakah dari Kemendagri ataupun dari KPU. Dimana data itu digunakan sebagai dasar dalam penentuan data dan jumlah pemilih,” ujarnya.

Kata Muqowam, inti dari proses demokrasi dalam Pilkada adalah masalah kuantitas yang meliputi jumlah pemilih. Untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada, data soal pemilih harus akurat dan sesuai dengan kenyataan. “Jika jumlah pemilih salah, maka bisa diindikasikan ya bisa memang disalahkan, bisa memang bagian upaya untuk tidak jujur dalam pilkada itu sendiri,” ungkapnya. (kn-m10)

Related posts