Djan Faridz Tagih Janji Menkumham, Terbitkan SK PPP

Djan Faridzppp_resizeKarakternews.com – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz menagih janji Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yassona H Laoly untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan. Pasalnya, Menkumham pernah menyatakan Surat Keputusan (SK) partai berlambang Kabah akan diterbitkan setelah Pilkada serentak selesai dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Janji itu terkait dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan kepengurusan PPP hasil Mukhtamar Jakarta. “Kita akan menagih kembali janji  Yassona H Laoly, karena dia berkali-kali mengatakan SK PPP kubu Djan Faridz akan diterbitkan usai Pilkada,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen), Dimyati Natakusumah, pada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (10/12/2015).

Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI ini juga meminta Menkumham Yassona H Laoly untuk mencabut SK Kepengurusan PPP kubu Romuhurmuzy (Romy) karena ilegal. “Kita berharap, Menkumham agar menepati janji, jika tidak, pihaknya akan melayangkan gugatan hukum,” ujarnya.

“PPP akan menggugat Menkumham secara perdata, sebab dianggap merugikan PPP secara materiil dan immateriil. Kerugian materinya PPP sebagai partai Islam diantaranya tidak terserap dana parpol serta secara pidana karena abuse of power pasal 421 KUHP,” ungkap Dimyati Natakusumah, seraya menyebutkan PPP akan melayangkan gugatan hukum karena Menkumham melanggar etik/moral sebagai pejabat dan pelanggaran administrasi karena tidak melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni, good governence and clean government. (rpk.c)

Related posts