Dihadapan Wakil Rakyat dan 6 Bupati, Sekjen Kementerian PUPR : Tol Medan – Brastagi Harus Dibangun

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Syah Affandin didampingi Wakil Ketua Drs Baskami Ginting memimpin rapat dengan Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti, membahas perbaikan infrastruktur di Sumut dan pembangunan Jalan Tol Medan – Brastagi. (istimewa).

KarakterNews.com – JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anita Firmanti mengemukakan, rencana pemerintah bersama lembaga legislatif membangun Jalan Tol Medan – Brastagi, sangat baik.

“Jika ada pihak swasta bersedia melakukan investasi. Kita pasti mendukungnya, selama ini Kementerian PUPR sangat membutuhkan kerjasama pihak swasta maupun badan usaha lainnya dalam menangani setiap pembangunan infrastruktur jalan tol,” kata Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti, saat menerima Tim Komisi B dan D DPRD Sumut dipimpin Ketua Komisi D, Syah Affandin dan Wakil Ketua Drs Baskami Ginting, bersama 6 Bupati/Walikota (Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Brutu, Bupati Dairi diwakili Sekda Sebastianus Tinambunan dan Kepala Bappeda Jubel Sianturi, Sekda Humbahas Saul Situmorang, pada Jumat (17/2/2017) di Kementerian PUPR, Jakarta.

Didampingi Direktur Kementerian PUPR diantaranya, Yaya Suprayatna, Nurasih A Nungki, A Syofian Lubis, dan Denny A, Sekjen Kementerian PUPR menyambut positif adanya rencana pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi yang akan dibangun oleh investor (pengusaha swasta), sebagai jalur alternatif, untuk mengatasi kemacetan dan kondisi rawan longsor di kawasan Jalan Djamin Ginting jurusan Berastagi, Tanah Karo – Medan.

Baca Juga:  DPRD Sumut dan 6 Kepala Daerah Temui Presiden Jokowi, Bahas Jalan Tol Medan - Berastagi dan Jalan Alternatif Karo - Langkat

Dalam pertemuan membahas infrastruktur itu, juga hadir Kepala BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) Paul A Halomoan, Dinas Bina Marga Provsu, BWS (Balai Wilayah Sungai) Sumatera II, Koordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Parlinsyah Harahap, anggota Komisi B dan D DPRD Sumut Aripay Tambunan, Darwin Lubis, Jubel Tambunan, Aduhot Simamora, Mustofawiyah Sitompul, Novita Sari, Arifin Nainggolan, Burhanuddin Siregar, Khairul Anwar, Anggota DPRD Karo Thomas Jeferson Ginting dan Manaek Hutasoit dari DPRD Humbahas.

Anita Firmanti mengakui, untuk membangun Jalan Tol Medan – Brastagi membutuhkan anggaran yang begitu besar dan berdasarkan perhitungan selama ini, 1 Km jalan tol menghabiskan dana mencapai Rp 200 miliar kurang lebih. “Jika ada pihak swasta yang bersedia membangun, itu sangat baik. Harus kita dukung untuk mengatasi kemacetan dan percepatan pembangunan,” tegasnya.

Baca Juga:  DPRD Sumut Minta Pembangunan PLTU Di Paluh Kurau Ditunda

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting berharap pembangunan Jalan Tol sebagai jalur alternatif dapat segera terlaksana. Karena, Pemprov Sumut, DPRD Sumut dan seluruh elemen masyarakat sangat mendambakan pembangunan ini untuk membuka akses lebih luas dari dan menuju Medan ke Kabupaten, Karo, Dairi, Humbahas, Pakpak Bharat hingga Propinsi Aceh.

“Kami dari Tim Pansus RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) DPRD Sumut telah menyampaikan ekspose terhadap Kementerian Perekonomian, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) tentang rencana pembangunan jalan tol ini,” ungkap Mustofawiyah Sitompul.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sumut, Syah Affandin meminta Kementerian PUPR agar tetap memperhatikan anggaran perbaikan infrastruktur jalan, jembatan maupun irigasi di Sumut melalui APBN, mengingat sejumlah ruas jalan nasional di Propinsi Sumut banyak yang mengalami kerusakan. “Bila dibandingkan dengan propinsi lain di Pulau Jawa, anggaran perbaikan infrastruktur ke Sumut sangat minim, sehingga banyak jalan nasional rusak berat, seperti Jalan nasional jurusan Medan – Brastagi, Jalan Sibolga – Tapteng, Jalan Nasional jurusan Karo – Dairi – Pakpak Bharat, Jalan nasional di Madina dan lainnya,” sebut Politisi PAN ini.

Baca Juga:  DPRD Sumut dan 6 Bupati Bertemu Kementerian LHK, Proyek Jalan Alternatif Karo-Langkat 'Lampu Hijau'

Menanggapi permintaan Tim Komisi B dan D bersama 6 Kabupaten/Kota, Sekjen Kementerian PUPR berjanji akan memperhatikan masukan yang disampaikan. “Kami akan memperhatikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara,” kata Anita Firmanti. (kn-m09)

Related posts