December 18, 2017

Dari Diskusi UU MD3, Ketua MPR dan DPR RI Didesak Letakkan Jabatan

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, dalam diskusi ‘Revisi UU MD3’. (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mendesak Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan dan Ketua DPR RI, Setya Novanto meletakkan jabatannya sesuai janji dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Tahun 2014 lalu.

“PDI Perjuangan sudah maksimal memperjungkan itu agar kepemimpinan MPR/DPR sesuai dengam kesepakatan di KIH, dimana partai dengan suara terbanyak berhak memimpin MPR dan DPR RI,” ungkap Eva Kusuma Sundari, dalam diskusi ‘Revisi UU MD3’ bersama Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, pada Kamis (12/10/2017) di Gedung MPR/DPR RI.

Seperti diketahui, kata Eva Kusuma, Revisi UU MD3 yang dilakukan DPR RI periode 2009 – 2014 menjelang Pemilu 2014 dalam anomali politik. Sehingga tidak lagi menempatkan partai dengan suara terbanyak menjadi Ketua MPR RI maupun Ketua DPR RI. Dalam koalisi, akhirnya yang menjadi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua DPR RI Setya Novanto, dimana Partai Golkar berada diurutan kedua suara terbanyak setelah PDI Perjuangan, dan PAN di urutan ke-6.

Baca Juga:  Zulkifli Hasan : Demo Hak Warga Negara Harus Dihormati

Namun, kondisi itu, diakui Eva Kusuma sebagai akibat proses rekrutmen kader partai yang buruk. Terutama untuk pencalegan di DPR RI. Sehingga kualitasnya memprihatinkan. “Banyak anggota yang sering bolos, kinerja buruk dan habis bertanya langsung menghilang. Karena itu, kondisi DPR/MPR RI yang sekarang ini bukan akibat UU MD 3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) melainkan akibat proses kaderisasi dan rekrutmen caleg yang buruk.

Tetapi, kalau pun mau merevisi UU MD3 agar kepemimpinan MPR/DPR RI berdasarkan suara terbanyak, maka perlu perbaikan etika dan mempertegas kepemimpinan MPR/DPR RI, agar terwujud politik yang berkeadaban, proporsionalitas dan rasionalitas.

Kalau begitu, apa perlu PDI Perjuangan merebut kursi MPR/DPR RI, Eva Kusuma menegaskan PDIP itu partai yang konsisten dan konstitusional. “Kita tidak pernah menggunakan kekuatan kekuasaan untuk merebut. Itu sudah ditunjukkan sejak peristiwa “Kuda Tuli”, yaitu kerusuhan 27 Juli 2006 era Orde Baru,” paparnya.

Baca Juga:  Setya Novanto : Partai Golkar dan PKB Ingin Pererat Kerjasama

Sementara itu, Margarito Kamis mengakui dalam rasionalitas demokrasi yang konstitusional, seharusnya partai dengan suara terbanyak yang menjadi Pimpinan MPR/DPR RI. “PDI Perjuangan mesti menyiapkan hal itu untuk materi revisi UU MD3,” katanya.

Mengapa? Karena Partai Politik suara terbanyak itu membawa mandat rakyat, yang kemudian dilembagakan menjadi Pimpinan MPR/DPR RI melalui UU MD3. “Jadi, sebaiknya Zulkifli Hasan dan Setya Novanto memenuhi janjinya. Kalau tidak, iya bisa kualat,” tutur Margarito. (kn-j08)

Related posts