Calon Kepala Daerah Tersangka Bisa Gugur, Tak Perlu Terbit Perppu, Cukup PKPU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri, Tjahjo Kumolo.

KarakterNews.com – JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pengguguran tersangka dari daftar calon kepala daerah cukup diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), sehingga tidak perlu diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Hal-hal yang sifatnya mendesak, seperti usulan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) soal tersangka, kalau harus lewat Perppu, apalagi harus mengubah undang-undang kan dibahas panjang dengan DPR. Jadi, Saya kira cukup dengan PKPU,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, seusai menghadiri Rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/3/2018).

Pemerintah, kata Mendagri, belum memandang adanya situasi darurat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah; sehingga penerbitan Perppu dirasa belum diperlukan saat ini. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada saat ini, selain banyaknya calon kepala daerah ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK, adalah juga terkait calon pemilih pemula yang belum mendapatkan KTP Elektronik.

Baca Juga:  Kepala Daerah Tindak Tegas WNA Ilegal

“Yang menentukan adalah KPU, apakah ini akan mengganggu tahapan atau tidak. Saya kira tinggal dua kendala itu. Soal calon tersangka, kemarin ada yang sudah ditahan pun menang, yang masuk penjara pun dilantik,” ungkap Mendagri.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, keputusan untuk menerbitkan Perppu bukan berasal dari KPU, melainkan dari pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah.

Keadaan darurat, kata Arief Budiman, bisa saja ditafsirkan berbeda-beda oleh sejumlah pihak. Kondisi darurat itu, bisa saja dimaknai apabila calon kepala daerah berstatus tersangka jumlahnya banyak, lebih dari separuhnya. Misalnya saja, sekarang ada 569 pasangan calon, kemudian ada pengumuman bahwa sekian persen pasangan calon diantaranya, katakan lah, tersangka semua. Itu kan bisa saja mungkin dinilai gawat darurat,” ungkapnya.

Baca Juga:  Mendagri Sambangi Dua Anggota Brimob Korban Penikaman

Saat ini, dikemukakan Arief Budiman, KPU tidak dapat mengganti calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Alasannya, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mengatur mekanisme penggantian tersebut. (at.c/kn-m09)

Related posts