November 21, 2017

Buktikan Selisih Suara Diatas 2%, MK Teruskan Pokok Perkara

ariefmk_resizeKarakternews.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegaskan,  proses penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2015, pemohon akan ditanya dan diminta menunjukkan bukti-bukti. Kalau selisih suara di atas ketentuan, tapi pemohon harus dapat menunjukkan bukti, maka perkara bisa dilanjutkan.

“Dengan menggunakan landasan internal, mungkin nanti Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan memproses sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) meski selisih suara yang dijadikan syarat pengajuan sengketa melebihi batas, sesuai Pasal 158 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, batas maksimal selisih suara untuk pengajuan sengketa hasil Pilkada ditetapkan sebesar 2 persen. MK akan pertimbangkan untuk meneruskan perkara PHP Kada ke pemeriksaan pokok perkara,” ungkap Arief Hidayat, saat dikonfirmasi di Ruang Media Center MK.

Saat ditanya tentang aturan batas maksimal selisih suara untuk pengajuan sengketa Pilkada menimbulkan pro kontra lantaran dianggap terlalu ketat dan bisa dijadikan senjata bagi MK untuk menggugurkan permohonan yang tidak memenuhi ketentuan selisih suara tanpa melihat adakah substansi atau permasalahan lain dalam proses penyelenggaraan pilkada tersebut ?.

Baca Juga:  Lolos Tidaknya 19 PHP Kada, MK Putuskan 22 Januari

Kata Ketua MK, dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada, Hakim MK berdiri di atas Undang-Undang. Sehingga jika ada keberatan dengan isi Undang-Undang, seharusnya mengajukan judicial review, jangan sekarang sudah berjalan kemudian protes. “Kalau mau, silakan ajukan judicial review, tapi kan berlakunya untuk pemilu berikutnya karena ini tidak berlaku surut,” jelasnya.

“Jika ada masyarakat misalnya, pemerhati pilkada, keberatan dengan Undang-Undang tersebut kenapa tidak judicial review pasal 158?” tambah Arief seraya mengklaim, MK sedang fokus menangani perkara perselisihan hasil pilkada serentak, sehingga kalau ada permohonan uji materi undang-undang akan dikesampingkan lebih dulu.

Sudah jelas kan, kata Arief, untuk memproses perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak 2015, MK harus tunduk pada UU yang berlaku. “Jika kita langgar Undang-Undang kan bahaya, kan terkait kode etik dan aturan perundang-undangan, tidak boleh melanggar Undang-Undang. Itu prinsip umum,” pungkasnya.

Baca Juga:  MK Atur Selisih Suara, Dalil TSM, DPT/Fomulir C6 Jadi Isu PHP Kada

Untuk diketahui, dalam proses sidang perdana, Kami (7/1/2016) ini, Mahkamah Konstitusi  memeriksa persyaratan formil dan materil gugatan masing-masing pemohon baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi UU Pilkada, maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK.

“MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil Pilkada. Diberi waktu 30 menit untuk menjelaskan pokok perkara atau keberatan para pemohon,” kata Arif Hidayat.

Sidang pemeriksaan pendahuluan ini dilaksanakan selama tiga hari, dimulai Kamis (7/1/2016) sampai  Senin (11/1/2016). Kemudian, proses sidang tahap kedua, MK akan mendengarkan jawaban termohon (KPU) dan pihak terkait yang akan digelar pada Selasa (12/1/2016) hingga Kamis (14/1/2016).  Selanjutnya, setelah kedua tahap sidang itu, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. Sehingga, nantinya Majelis Hakim akan memutuskan apakah setiap perkara akan diperiksa lebih lanjut seluruh materi gugatannya atau akan diputus melalui putusan sela yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin (18/1/2016) mendatang. (mdk.c/kn/m.09)

Related posts