December 15, 2017

Bukan Rezim Pemilu, MK Putus Sengketa PHP Sesuai UU Pilkada

mk_resizeKarakternews.com – Pada Kamis (22/1/2016), 26 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Walikota diputus Mahkamah Konstitusi (MK), tidak dapat diterima oleh Mahkamah disebabkan tidak memenuhi syarat persentase selisih suara maksimal antara pemohon dengan peraih suara terbanyak, sesuai Pasal 158 UU Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 6 Peraturan MK No. 1-5/2015.

Terhadap ketentuan UU No. 8/2015 itu, MK harus tunduk. Sebab terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara (Pilkada) serentak berdasarkan UU No. 8/2015 dengan pengaturan pemilihan kepala daerah sebelumnya. “Perbedaannya adalah Pilkada sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilu, sedangkan Pilkada Serentak 2015 dilaksanakan sesuai UU No. 8/2015 bukan merupakan rezim pemilu,” kata Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan kutipan putusan.

Baca Juga:  21 Januari, Labuhanbatu & Labusel Serta 28 PHP Kada Dibacakan

Perbedaan ini, kata I Dewa Gede Palguna, menimbulkan konsekuensi hukum bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus PHP kada. Sebelumnya, Pilkada adalah rezim pemilu, sehingga penyelesaian PHP kada merupakan kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

“Sebagai pengawal UUD, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Keleluasaan inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara PHP Kada pada kurun waktu 2008-2014 yang mengandung dimensi terobosan hukum. Putusan kala itu tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pelanggaran dalam proses pemilihan yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif, ” ungkap Dewa Gede, seperti dilansir situs resmi mahkamahkonstitusi.go.id, Jumat (22/1/2016).

Baca Juga:  Awal 2016, Pilkada Susulan Bisa Terlaksana

Sedangkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak, kata Dewa Gede Palguna, sesuai ketentuan UU No. 8/2015, bukan merupakan rezim pemilu. Ini termaktub dalam Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XIII/2013. Karenanya, penyelesaian PHP Kada 2015 saat ini bukan merupakan kewenangan konstitusional Mahkamah, melainkan kewenangan tambahan yang dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

“Kewenangan Mahkamah a quo, merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Tatlaka badan peradilan khusus resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan,” kata Gede Palguna, seraya menambahkan, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU No. 8/2015 sebagai sumber dan dasar kewenangan tersebut. (kn-m08)

Related posts