BPKP & BPN Lamban, Kasus Korupsi Eks Walikota Sibolga “Tidur”

DugaanKorupsi_resizeKarakternews.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sibolga dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) Perwakilan Sumatera Utara, disinyalir sengaja memperlambat penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan terminal truk di Km 3, Desa Huta Barusjahe, Sibolga Utara, berbiaya Rp 1,3 miliar yang diduga melibatkan mantan Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk

Akibat dugaan kesengajaan BPN Sibolga dan BPKP, penyidikan yang dilakukan Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut menjadi terganggu bahkan terkesan ‘tertidur’ (proses hukum tidak berjalan).

“Tertundanya penanganan kasus dugaan korupsi itu, karena kebanyakan terhambat Audit BPKP dan audit dari BPN serta tim ahli dari USU dan Tarukim. Selain itu, lambatnya proses penyelidikan juga lantaran Polda Sumut harus berkoordinasi dengan Kejati Sumut, Kejari dan Polres-Polres,” kata Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Prido Situmorang, Kamis (4/2/2016).

Dikemukakan AKBP Prido Situmorang, hasil pengukuran dari BPN nanti akan disinkronkan dengan audit yang dilakukan BPKP. Setelah itu, kasus dugaan korupsinya akan segera diekspos dan baru dilakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan, kemudian, dilakukan gelar perkara. “Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Syarfi Hutauruk sempat terkendala lantaran yang bersangkutan ikut menjadi calon Walikota Sibolga pada Pilkada serentak 2015 lalu.

“Tim Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, tidak bisa berbuat banyak dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sebab tidak mungkin kita memaksa BPKP dan BPN serta tim ahli bekerja ekstra keras. Kita hanya bisa bersabar dan tetap melakukan kordinasi. Intinya, kasus dugaan korupsi rugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar ini akan tetap dilanjut dan segera ditingkatkan status perkaranya,” pungkas AKBP Prido Situmorang. (kn-m07)

Related posts