BKD DPD Non Aktifkan Irman Gusman Sebagai Ketua DPD RI

Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memberikan penjelasan kepada wartawan.
Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Gedung KPK.

KarakterNews.com – Akhirnya, Badan Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (BKD DPD) resmi non aktifkan Irman Gusman sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara aklamasi.

Pengesahan keputusan BKD DPD ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, GKR Hemas dan Ketua BK DPD RI AM Fatwa, Selasa (20/9/2016) di Gedung DPD RI Jakarta.

Dalam rapat paripurna itu, sejumlah anggota DPD RI interupsi dan mempertanyakan bukti otentik surat penetapan tersangka Irman Gusman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pemberhentian itu terlalu terburu-buru, seharusnya ada bukti otentik yang melandasi pengambilan keputusan,” kata Bahar Ngitung, Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan.

Baca Juga:  Kasus Irman Gusman Landasan Perkuat Kewenangan DPD RI

Bahkan Anggota DPD RI dari Sumatera Barat Emma Yohanna menilai bahwa keputusan ini terlalu terburu-buru. “Masih ada dua pimpinan yang masih bisa memimpin DPD RI, secara kolektif kolegial. Bukan berarti kami dukung praktik KKN, tapi ini belum jelas. Keterangan yang kita dapatkan baru dari media dan terus berubah-ubah,” tegasnya.

Namun Wakil Ketua DPD GKR Hemas menyampaikan kepada peserta sidang bahwa surat penetapan tersangka baru saja diterima dari KPK. “Kami baru saja dapat surat dari KPK saat bapak-ibu memberi masukan kepada kami, kita sudah terima surat resmi dari KPK,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad membacakan surat yang diterima oleh DPD dari KPK. “Ada dua surat yang diterima pimpinan. Keduanya tertanggal 19 September 2016, yaitu surat dari KPK dan pengacara,” ujarnya.

Baca Juga:  Oesman Sapta Odang Dilantik Jadi Ketua DPD RI

“Surat dari KPK ini menginformasikan tentang status tersangka serta pemberitahuan penahanan Irman Gusman. Sedangkan, surat dari Tommy Singh selaku pengacara Irman Gusman, berisi permohonan penangguhan pencopotan Irman Gusman dari posisi Ketua DPD RI,” ungkap Farouk Muhammad, sembari berharap anggota DPD menghormati keputusan BK DPD.

Untuk diketahui, BK DPD mengambil keputusan berlandaskan Pasal 119 ayat (4) dan (5) tatib DPD RI. Pasal tersebut berbunyi : (4) dalam hal ditemukan terdapat indikasi pelanggaran dan atau diperoleh informasi tentang penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Badan Kehormatan menyampaikan keputusan tentang penonaktifan pimpinan dimaksud (5) Dalam hal ini terbukti bahwa pimpinan dimaksud melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan sebagai tersangka oleh pejabat penegak hukum, pimpinan dimaksud diberhentikan dari jabatannya,” ungkap Farouk Muhammad. (kn-j08).

Related posts