Bila Tak Hadir, Ombudsman RI Akan Panggil Paksa Kadisdik Simalungun

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut, Drs Abyadi Siregar.

KarakterNews.com – MEDAN – Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, menjadwalkan untuk meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Simalungun, pada Selasa, 31 Juli 2018, terkait kebijakan pemerintah daerah, yang diduga berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam program Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Pemkab Simalungun.

“Ya, kita sudah jadwalkan Selasa, 31 Juli 2018 pukul 10.00 Wib untuk meminta keterangan kepada Pemkab Simalungun melalui Kadisdik. Ini kasus sangat sensitif. Laporannya ke Ombudsman RI ada kebijakan Pemkab Simalungun diduga berbau SARA,” kata Abyadi Siregar, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Minggu (29/7/2018).

Laporan tersebut disampaikan seorang ibu bernama Lisnawati, warga Desa Bangun Raya, Kecamatan Raya Kahean, Simalungun. Dalam laporannya ke Ombudsman RI, Lisnawati menjelaskan Pemkab Simalungun diduga melakukan kebijakan berbau SARA terhadap putrinya Arnita Rodelina Turnip, seorang peserta Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dari Pemkab Simalungun di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Tindakan Pemkab Simalungun diduga berbau SARA itu, dilakukan dengan menghentikan seluruh bantuan BUD hanya karena Arnita Rodelina Turnip pindah agama. Penghentian Arnita Rodelina Turnip sebagai peserta program BUD Pemkab Simalungun di IPB, disampaikan melalui surat Dinas Pendidikan Simalungun selaku penanggungjawab program BUD Pemkab Simalungun.

Baca Juga:  Ombudsman RI : Disdukcapil Medan Harus Perbaiki Sistem Antrian

Surat Dinas Pendidikan Simalungun itu dikirimkan ke IPB sekitar September 2016. Ketika itu, Arnita masih duduk di bangku Semester-II. Suratnya berisikan pemberitahuan bahwa Arnita Rodelina Turnip dikeluarkan sebagai mahasiswa program BUD Pemkab Simalungun.

Anehnya, kata Lisnawati, dalam surat itu tidak dijelaskan apa alasan Pemkab Simalungun mengeluarkan Arnita dari program BUD Pemkab Simalungun. Karena Arnita tidak ada melakukan pelanggaran. Misalnya, Indeks Prestasi (IP) Arnita masih tinggi dan masih jauh dari batas minimum yang ditetapkan.

Sejak saat itulah, Arnita kebingungan dan stress karena hidup tanpa biaya di Bogor, Jawa Barat. Sementara orangtuanya, hanya seorang petani yang tak mampu membiayai hidup dan kuliahnya di Bogor. Beruntung ada pihak yang membantu Arnita, dan akhirnya difasilitasi kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (UHAMKA) Jakarta.

Meski begitu, saat ini Arnita dibantu ibunya Lisnawati, masih terus berjuang melawan kebijakan Pemkab Simalungun diduga berbau SARA itu dan menuntut haknya agar dikembalikan sebagai peserta program BUD Pemkab Simalungun. Karena tidak ada alasan Pemkab Simalungun menghentikan program BUD tersebut.

Baca Juga:  Terduga Pungli, Plt Kadis TPH Sumut Dituding Nikmati TPPNS Eselon II

Meski sudah berjuang cukup lama, tapi upaya Arnita dan ibunya Lisnawati belum juga dikabulkan Pemkab Simalungun. Sampai saat ini, Pemkab Simalungun belum mengaktifkan kembali Arnita Rodelina Turnip sebagai peserta program BUD Pemkab Simalungun di IPB, sudah lima semester uang kuliah dan biaya hidup Arnita Rodelina Turnip tertunggak karena tidak dibayarkan Pemkab Simalungun, dengan jumlah total sekitar Rp 55 juta.

Setelah menerima laporan ini, Ombudsman RI Perwakilan Sumut langsung menanganinya melalui metode Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) dengan segera berkoordinasi dengan pihak IPB. “Kita komunikasi langsung dengan pihak IPB. Saya telepon langsung Pembantu Rektor (PR). Dan, kita kuatkan dengan mengirim surat resmi ke IPB. Tujuannya, agar Arnita jangan dulu di DO (droff out) sebab masih dalam penanganan Ombudsman RI Perwakilan Sumut,” jelas Abyadi Siregar.

Selanjutnya, Ombudsman RI Perwakilan Sumut juga sudah menindaklanjuti dengan mengundang Kadis Pendidikan Simalungun selaku penanggungjawab Program BUD Pemkab Simalungun untuk dimintai klarifikasi pada 9 Juli 2018. Sayangnya, yang hadir hanya Kasubag TU dan Umum Disdik Simalungun Eva Nali Boru Surbakti.

Baca Juga:  Ombudsman RI : Kapolda Sumut Harus Bisa Ciptakan Urusan di Kantor Polisi Tanpa Biaya

Dikarenakan Ibu Eva mengaku tidak mengetahui banyak persoalan tersebut, akhirnya Ombudsman RI mengundang kembali Kadisdik Simalungun untuk hadir dan memberi keterangan. Kita berharap Pemkab Simalungun kooperatif,” pinta Abyadi Siregar.

“Kita berharap Pemkab Simalungun taat hukum dan koperatif dalam penyelesaian kasus ini. Ombudsman RI masih menangani kasus ini secara persuasive. Namun, bila Kadisdik Simalungun tidak hadir, maka Ombudsman akan menggunakan mekanisme Panggilan Paksa,” tegas Abyadi Siregar, seraya menjelaskan, Ombudsman RI diberi kewenangan memanggil paksa terlapor, sesuai Pasal 31 UU No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. (kn-m09)

Related posts