Bertentangan Dengan Aturan, Kata Wakil Ketua Baleg DPR : PP Ormas WNA Harus Dicabut

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo.
Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo.

KarakterNews.com – JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) harus dicabut, karena bertentangan dengan Undang-Undang.

“PP yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Desember 2016 lalu, berseberangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo kepada wartawan, Jumat (23/2/2016).

Kata Firman Soebagyo, sudah seharusnya PP dicabut. Sebab telah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang. “Bahwa derajatnya lebih rendah daripada Undang-undang.”Kalau undang-undangnya itu tidak memperbolehkan, PP-nya harusnya tidak boleh mengakomodir ormas asing,” pungkas Politisi Partai Golkar ini.

Dikemukakan Firman, supaya tidak terganggunya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan adanya ormas asing itu, maka semua pemangku kebijakan harus kembali kepada konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Ormas harus tunduk patuh terhadap undang-undang keormasan. Karena itu, kembalilah ke Undang-Undang,” tegasnya. (bns.c/kn-j08)

Related posts