December 15, 2017

Bersidang Tanpa Basis Legalitas, Tiga Petinggi PKS Diadukan

fahrihamzahpks_resizeKarakterNews.com – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengadukan Presiden PKS, Sohibul Iman, Ketua MKD Surahman Hidayat dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid ke Majelis Kehormatan Dewan.

Mengucapkan bismillah, hari ini saya mengirimkan surat ke Ketua, Wakil Ketua MKD melalui pimpinan DPR, Ketua DPR, karena UU MD3, tatib, Anggota tak boleh laporkan Anggota kecuali lewat pimpinan. Saya mengadukan tiga orang Anggota DPR, Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid,” papar Fahri Hamzah (foto) di Media Center, Kompleks Parlemen, Jumat (29/4/2016).

Pengaduan tersebut, kata Fahri, terkait dua tindakan yang tidak saja saya anggap merugikan diri saya secara langsung, tapi merugikan konstituensi, nama baik keluarga saya dan kader partai, sebab mereka melakukan dua tindakan utama yang tidak saja melanggar kode etik, tapi terindikasi pidana.

“Melakukan pelanggaran terhadap UU Parpol karena mereka ketiganya adalah anggota majelis tahkim yang bersidang tanpa basis legalitas dari negara, Kemenkumham,” ungkap Anggota Fraksi PKS ini.

Selain itu, beber Fahri, ketiganya juga melakukan tindak pidana karena teradu I sebagai Presiden partai telah membuat kronologi yang didalamnya pencemaran nama baik dan fitnah terhadap saya, disebarkan secara bebas dan disebarkan kepada kader dan didalamnya menguraikan banyak sekali persoalan, diantaranya dihukum MKD atas pelanggaran etika ringan.

“Saya tidak pernah bersidang dan keputusan seperti itu. Tetapi saya secara sepihak dituduh ada banyak lagi hal hal lain fitnah kepada saya. Pandangan saya pimpinan dewan dianggap pelanggaran. Termasuk pasang badan buat proyek DPR RI,” ungkap Fahri Hamzah.

Menyinggung soal laporan, disebutkannya, terdapat 11 halaman jumlah laporan yang diserahkan kepada MKD melalui pimpinan DPR. “Jumlah laporan 11 halaman dengan lampiran yang cukup banyak. Saya meminta MKD menerima pengaduan ini, karena cukup alasan MKD berhentikan ketiga teradu ini dari anggota DPR RI, karena tak hanya langgar etika tapi langgar hukum,” tegas Fahri. (bnis.c/kn-m09)

Related posts