December 17, 2017

Beri Kesempatan KMP, Nama KIH Jadi PPP

Jakarta -Istilah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang diisi partai politik (Parpol) pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, sewaktu Pilpres 2014 dianggap sudah tidak relevan. Sehingga istilah itu perlu diganti untuk memberikan kesempatan kepada parpol lain yang ingin mendukung pemerintah.

“Peluang terbuka bagi eksponen KMP untuk bergabung bersama partai-partai pendukung pemerintah, menyukseskan pembangunan nasional bersama pemerintah,” kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Plate, Jumat (13/11/2015).

Kata Johnny, sistem pemerintahan presidensial yang dijalankan di Indonesia tidak serta-merta membuat presiden dapat mengeluarkan anggaran secara seenaknya. Presiden tetap membutuhkan bantuan politisi di parlemen untuk mendukung realisasi janji kampanyenya. “Meski begitu, dukungan juga tetap harus dalam rangka check and balance yang berimbang dan tidak saling kooptasi,” ujarnya.

Sekedar diketahui, awalnya, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan jajaran elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang berlangsung tertutup di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2015), malam. Pertemuan itu menghasilkan pergantian nama di KIH menjadi Partai Pendukung Pemerintah (PPP).

Menanggapi itu, Budiman Sudjatmiko dalam pesan singkatnya, Jumat (13/11/2015), mengemukakan, banyak pihak menduga motif pergantian nama itu karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang berubah haluan dari oposisi menjadi pendukung pemerintah. “Tidak ada hubungannya dengan masuknya PAN,” tegasnya.

Saat ditanya latar belakang pergantian nama, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku, perbedaan antara KIH dan KMP semakin bias. Sehingga, perlu ada istilah baru demi menegaskan batas di antara partai pendukung dan yang berseberangan dengan pemerintah. “Orang-orang di partai-partai KIH itu juga punya jiwa merah putih, sementara orang-orang yang berada di KMP juga sama-sama ingin Indonesia hebat,” sebut Sudjatmiko, seraya memberikan sinyal, anggota KIH atau yang menyeberang dari KMP mesti 100 persen mendukung pemerintah di parlemen. “Dengan menyebut (KIH) sebagai Partai Pendukung Pemerintah (PPP), adalah sebuah sikap dan posisi politik partai-partai tersebut. (ks.c/rka.c/kn-09)

Related posts