February 21, 2018

Bawaslu Ubah Sanksi Politik Uang

KarakterNews.com – JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengubah sanksi terhadap calon Kepala Daerah yang terbukti melakukan politik uang (money politic) menjadi terkena diskualifikasi dari yang sebelumnya dianggap sekedar kasus pidana.

Anggota Bawaslu RI, Muhammad Afifuddin menjelaskan, perubahan itu dilakukan karena selama ini, jika hukumannya pidana para calon kepala daerah biasanya tidak terlalu takut. Sekarang hukumannya diskualifikasi, kalau melakukan politik uang secara terstruktur dan masif,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (3/1/2018).

Selain hukuman diskualifikasi, kata Afifuddin, juga ada aturan dalam revisi Peraturan Bawaslu No: 13/2016, yakni mengenai tenggat kedaluwarsa pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis.

Sebelumnya, pelanggaran politik uang bisa dibatalkan oleh Bawaslu, kalau hal itu dilakukan 60 hari sebelum hari H pemungutan suara. Namun, sekarang penindakan pelanggaran politik uang bisa dilakukan hingga hari H pemungutan suara. Soal Aparatur Sipil Negara (ASN), kami harus melibatkan KASN, pidana ada Gamkumdu, tapi kalau pelanggaran administrasi seperti politik uang kami bisa langsung berikan sanksi sendiri,” pungkas Afifuddin.

Baca Juga:  Catatan Sejarah Kepemiluan Di Sumut Jadi Perhatian Khusus Bawaslu RI

Di sisi lain, Afifuddin menyatakan, Bawaslu juga akan melakukan patroli saat hari tenang menjelang pemilihan. Karena di waktu-waktu itu, rentan terjadi politik uang. Bahkan ada istilah serangan fajar segala. Ke depan, hal itu tidak bisa lagi,” ujarnya. (bins.c/kn-m10)

Related posts