Bawaslu Sidangkan Sengketa JR Saragih, Kuasa Hukum : KPU Abaikan Surat Kadisdik DKI Jakarta

Sidang sengketa JR Saragih digelar di Kantor Bawaslu Sumatera Utara. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Bakal calon Gubernur Sumatera Utara, JR Saragih, dinyatakan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga tidak bisa sebagai peserta pada Pilgubsu Tahun 2018.

Terkait putusan TMS dari KPU Sumut itu, JR Saragih melalui Tim Kuasa Hukum-nya meminta majelis hakim sengketa Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) Tahun 2018, agar mengabulkan permohonan yang diajukan untuk menetapkan JR Saragih menjadi Calon Gubernur dalam Pilkada Serentak Tahun 2018.

Hal ini terungkap sesuai berkas gugatan sengketa Pilgubsu di Kantor Bawaslu Sumut, yang diketuai majelis hakim Herdy Munthe didampingi Anggota Syafrida R Rasahan dan Aulia Andri, Selasa (20/2/2018).

Berdasarkan nota gugatan, pemohon melalui Tim Kuasa Hukum Ikhwaluddin Simatupang SH mengungkapkan, sikap termohon (KPU Sumut) telah mengabaikan Surat Kadis Pendidikan DKI Jakarta, adalah melanggar hukum. Bahwa sesuai Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018 menyatakan bahwa ijazah dan legalisir JR Saragih sah. Namun surat ditembuskan ke KPU Sumut tidak sampai, dan KPU hanya menerima surat pemberitahuan leges dari Dinas Pendidikan DKI yang hanya ditandatangani Sekretaris Dinas Pendidikan.

Baca Juga:  Awasi Politik Uang, Bawaslu Sumut Instruksikan Panwas Berkeliling Desa

Surat yang ditandatangani Sekretaris Dinas Pendidikan tersebut menyebutkan, legalisir Ijazah JR Saragih tidak sah, dan itulah yang menjadi pegangan KPU Sumut untuk TMS kan pencalonan JR Saragih sebagai Calon Gubernur di Pilgubsu 2018.

Di sisi lain, Ikhwaluddin mempersoalkan apa yang disebut dengan makna ijazah dan STTB. “Yang dimaksudkan dalam persyaratan adalah ijazah, bukan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), sedangkan yang dipertanyakan KPU adalah STTB,” sebutnya.

Karena itu, menjadi objek yang harus diteliti adalah ijazah, bukan STTB. Kalau kita merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan ijazah di situ adalah ijazah terakhir, dan ijazah terakhir Pak JR Saragih adalah S3, bukan ijazah SMA. Karena Pendidikan terakhir Pak JR Saragih adalah S3 bukan SMA. “Jika kita merujuk ke aturan itu, harusnya KPU memeriksa ijazah Doktor Pak JR Saragih bukan malah mempermasalahkan ijazah SMA nya,” ungkap Ikhwaluddin.

Baca Juga:  Awasi Pilkada Tapteng dan Tebingtinggi, Bawaslu Bersama KPU dan KPID Sumut Teken MoU

Ikhwaluddin mengungkapkan, ijazah SMA JR Saragih sudah pernah dilegalisir pada tahun 2015 dan putusan inkrah yang mensahkan ijazah pemohon oleh PTUN dan MA telah membuktikan bahwa ijazah itu adalah suatu fakta yang sah dan tidak ada masalah.

“Kalau diteliti lagi atas putusan TMS KPU itu, surat yang dimaksudkan berasal dari Sekretaris Pendidikan tersebut tidak dapat menjadi bahan untuk men TMS kan JR,” kata Ikhwaluddin, seraya menambahkan sementara Surat Kadis Pendidikan DKI pada tanggal 19 Januari menyatakan legalisir telah sesuai aslinya, jadi sikap KPU yang mengabaikan surat Kadis Diknas DKI adalah bertentangan.

Sidang sengketa JR Saragih, untuk selanjutnya akan digelar kembali oleh Bawaslu Sumut, pada 23 Februari 2018 mendatang. (kn-m09)

Related posts