September 23, 2018

Bawaslu Bertransformasi Jadi Lembaga Peradilan, Ini Jawaban Bawaslu RI

Focus Group Discussion (FGD) Bawaslu Sumut.

KarakterNews.com – MEDAN – Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Fritz Edward Siregar mengemukakan, lembaga yang memiliki kewenangan mengadili tidak dapat berada di koridor yang sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi.

“Jika Bawaslu diberi amanat oleh Undang-Undang untuk bertransformasi menjadi lembaga yang melaksanakan kewenangan dalam peradilan khusus, maka Bawaslu dipandang telah menemukan strategi pengawasan, yakni mengembalikan fungsi pengawasan kepada masyarakat, partai politik, lembaga lembaga independen penggiat Pemilu,” kata Fritz Edward Siregar, dalam Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan Bawaslu Sumut, Jumat (19/5/2017).

Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Bawaslu Sumut ini bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (APHTN – HAN) Sumut, dengan tema “Aspek Hukum Sengketa Pilkada dan Urgensi Peradilan Khusus Pemilu”, dihadiri Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, Anggota Bawaslu Sumut Hardi Munte dan Aulia Andri, Ketua APHTN – HAN Sumut Mirza Nasution, kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Baca Juga:  Catatan Sejarah Kepemiluan Di Sumut Jadi Perhatian Khusus Bawaslu RI

Disebutkan Fritz Edward Siregar, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pengawas Pemilihan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan. Keputusan pengawas pemilihan bersifat final mengikat. Sementara, kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota bersifat sementara (ad hoc). “Kedudukan ad hoc, hanya diberikan kewenangan selama setahun. Hal ini menjadi PR (pekerjaan rumah/tugas) kami lembaga penyelesaian sengketa di tingkat provinsi untuk sengketa tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan untuk tingkat provinsi diselesaikan Bawaslu RI,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sumut Hardi Munthe menuturkan, implementasi Pengawas Pemilihan menjadi ‘hakim’ menyelesaikan sengketa pemilihan menjadi refleksi perbaikan sistem dan tatacara penyelesaian sengketa. “Panwaslih yang berlatar belakang dari berbagai disiplin ilmu harus menjadi hakim yang memutuskan sengketa dalam waktu paling lama 12 hari,” ujarnya.

Baca Juga:  Bawaslu RI : Pilkada Serentak 2017, 4 Daerah Rawan Konflik

“Ada Panwas yang benar-benar, ada juga yang menjadi kasus menonjol, seperti Pematang Siantar dan Humbang Hasundutan. Jadi, Sumatera Utara cocok sebagai laboratorium Pemilu, untuk merumuskan pengaturan dan sistem beracara penyelesaian sengketa,” kata Hardi Munthe.

Sedangkan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan menjelaskan, FGD ini dilaksanakan agar mendapatkan masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat, sehingga menjadi pertimbangan bagi Bawaslu RI dalam merumuskan regulasi. “Bagaimana formulasi yang tepat sesuai dengan amanat Undang-Undang, menghasilkan keputusan yang tepat. Kami harapkan FGD ini menjadi bahan pertimbangan dalam membuat regulasi,” ujarnya.

Ketua APHTN – HAN Sumut Mirza Nasution menilai, topik dalam diskusi ini sangat penting untuk memperkuat dan mengkokohkan penegakkan hukum dan demokrasi. “Penting dilakukan peninjauan ulang (review) terhadap sistem dan pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa oleh Pengawas Pemilihan, sehingga menjadi lebih baik. “Apalagi, putusannya final mengikat,” sebutnya. (kn-m08)

Related posts