September 26, 2018

Bawaslu : 129 Pelanggaran, Terbanyak Dilakukan ASN

KarakterNews.com – JAWA BARAT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) menerima ratusan laporan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada Serentak Jabar Tahun 2018.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, Yusuf Kurnia menyebutkan, hingga Selasa (27/3/2018), Bawaslu Jabar telah menerima laporan dugaan kasus pelanggaran sebanyak129 laporan dari Kabupaten/Kota. “Laporan ini merupakan laporan total Pilkada Serentak di Jabar,” ujarnya.

Dipaparkan Yusuf Kurnia, rincian pelanggaran itu sebanyak 28 kasus administrasi, sebanyak 32 kasus pidana, pelanggaran etika sebanyak 10 kasus, kasus aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 33 kasus, kasus kepala desa sebanyak 16 kasus, dan lain-lainnya. “Paling banyak adalah kasus ASN sampai 33 kasus,” ungkapnya, kepada wartawan pada kegiatan “Sosialisasi Partisipatif Pilgub Jabar 2018 bagi Pemuka Agama”, Selasa (27/3/2018).

Baca Juga:  Masalah DPT, KPPS Dipukuli Warga

Di sisi lain, Yusuf menjelaskan, jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN itu beragam, diantaranya dari mulai terlihat mendukung salah satu calon sampai menggerakkan aparat di bawahnya untuk memilih salah seorang calon. “Tindak pidana yang terberat, Camat mengkondisikan kepala desa untuk memenangkan calon tertentu,” sebutnya.

Untuk pelanggaran yang dilakukan Camat, saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan di Kabupaten Cirebon. Kasus lainnya adalah kasus Kepala Desa yang melakukan money politic di Karawang, yang sudah sampai ke tahap penyidikan karena memenuhi unsur tindak pidana. “Di Kuningan, money politic ada tiga kasus yang dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran,” kata Yusuf Kurnia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengemukakan Bawaslu Jabar terus melakukan sosialisasi ke pemuka agama, gereja, pesantren-pesantren, mahasiswa, dan pada semua kelompok masyarakat, pemuda dan lainnnya.

Baca Juga:  Draf PKPU, Wewenang KPU dan Bawaslu Tumpang Tindih

Kata Harminus Koto, dalam setiap sosialisasi, Bawaslu Jabar selalu menekankan tiga hal pada masyarakat. Pertama, menolak semua bentuk money politic untuk menarik suara pasangan calon. Kedua, akan menindak yang dilakukan di medsos terkait black campaign dan hoaks. Ketiga, tolak politisasi suku agama dan ras. “Semua masyarakat memilih pemimpin berdasarkan program visi dan misi semua calon,” tegasnya.

Di sisi lain, Harminus Koto juga berharap semua pemuk agama yang ada di Jabar mau menolak politik uang kalau ada pasangan calon yang memberikan. “Masyarakat harus aktif melaporkan kalau ada black campaign dan hoaks. Semua pemuka agama harus menolak politisasi SARA, agar masyarakat bisa memilih berdasarkan visi dan misi serta program,” ujarnya. (rel/kn-m10)

Related posts