Bamsoet : DPR RI Gelar ‘Lomba Kritik DPR 2018’

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

KarakterNews.com – JAKARTA – DPR RI tidak takut dikritik, dalam bentuk apapun dari rakyat. Karena lembaga ini sudah berubah citranya, sekarang rakyat silahkan mengkritik kepada kami agar lembaga ini menjadi besar tidak kerdil seperti tanaman bonsai.

Terkait itu, DPR RI berencana melakukan reformasi di tubuh parlemen dengan menjadikan sistem politik menjadi sebuah sistem terbuka. Karena itu, lembaga ini menggelar “Lomba Kritik DPR 2018″, sehingga diharapkan menjadi lebih terbuka,” kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, dalam diskusi dialektika demokrasi “Tolak Ukur Kebebasan Kritik DPR 2018,” Kamis (19/4/2018) di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Dikatakan Bamsoet panggilan akrab Bambang Soesatyo, kritik sangat dibutuhkan, baik terhadap perilaku para anggota DPR, maupun terhadap produk legislasi yang dihasilkan. Sambil mengingatkan bahwa munculnya kontroversi terkait UU MD3, yang disebut sebagai kalangan membungkam suara kritis masyarakat, disebabkan karena kurang terbukanya sistem politik. Untuk itulah, DPR berinisiatif menggelar lomba kritik DPR dengan segala kerativitas masyarakat.

Baca Juga:  Terkait Dugaan Korupsi E-KTP, KPK Bakal Periksa Ketua Umum Partai Golkar

Perlombaan tersebut menjadi bagian untuk memeriahkan hari ulang tahun DPR ke-73 tahun. Terdapat semangat untuk membebaskan dulu kreativitas para peserta,” ujar Bamsoet, seraya mengemukakan lomba akan digelar pada 19 April hingga 15 Agustus 2018.

Sementara itu, Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan, salah satu bentuk kritik terhadap DPR adalah kurangnya independensi anggotanya dari partai politik yang menaungi mereka. Seharusnya, jika seseorang telah terpilih menjadi anggota DPR maka dia telah diwakafkan oleh partainya untuk mengabdi kepada rakyat yang diwakilinya. “Mereka seharusnya menjadi wakil rakyat, bukan lagi menjadi wakil partai kalau sudah berada di DPR. Hanya saja, lomba kritik itu tetap harus memperhatikan etika dan tidak boleh mengandung unsur SARA,” tuturnya.

Baca Juga:  Ketua DPR Akui Ada Penyimpangan Sosialisasi Amnesti Pajak

Sedangkan pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Ghazali sebagai Dewan Juri mengakui ketika diajak untuk menjadi dewan juri agak terkejut, karena DPR RI meminta dikritik. Lomba kritik ini dibuka mulai 19 April hingga 18 Agustus 2018 mendatang. Hadiah untuk juara pertama Rp 10 juta, juara kedua Rp 7 juta dan ketiga Rp 5 juta. (kn-m09)

Related posts