December 15, 2017

Awasi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan, Langkat Ada 5 Bakal Paslon

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumut, Aulia Andri.

KarakterNews.com – MEDAN – Pengawasan tahapan verifikasi syarat dukungan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan (independen) sangat penting. Selain potensi pelanggaran pidana, tahapan ini juga berpotensi sengketa.

“Kita instruksikan pengawasan melekat proses penelitian dan analisis dukungan ganda,” tegas Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumut, Aulia Andri, kepada wartawan, Selasa (5/12/2017).

Dalam tahapan penyerahan syarat dukungan pada 25-29 November, tercatat 15 bakal calon perseorangan di delapan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Paling banyak di Kabupaten Langkat, ada 5 bakal pasangan calon (paslon). Dairi, Deli Serdang, Padang Sidempuan masing-masing ada 2 bakal pasangan calon. Sedangkan Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Tapanuli Utara masing-masing 1 bakal pasangan calon.

Pengawasan melekat penting untuk memastikan KPU melaksanakan sesuai dengan prosedur, bersikap netral dan memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada setiap bakal pasangan calon. Memastikan KPU mencoret temuan yang tidak memenuhi syarat.

Baca Juga:  Dukungan Foto Copy KTP Paslon Tak Boleh Ganda, Masa Perbaikan 18-20 Januari 2018

“Pada Pilkada Serentak 2015, ada satu kasus sengketa pencalonan sebelum tahapan penetapan pasangan calon peserta. Sedangkan pada saat penetapan, ada tiga sengketa dari jalur perseorangan. Pengawasan ini tentunya sebagai langkah mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan sengketa,” ungkap Aulia Andri.

Disisi lain, Aulia Andri mengingatkan KPU dan jajarannya dalam meneliti dan analisis syarat dukungan, serta veritikasi faktual syarat dukungan. Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kdua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang jelas ada sanksi pidana kepada penyelenggara yang tidak melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan.

Pasal 185 huruf (b) disebutkan, Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Baca Juga:  Anggaran Pilkada 2018 Disetujui Rp 855 Miliar, Gubernur Minta KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Pasal 186 ayat (1) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan, dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp 72 juta.

Ayat (2) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp 72 juta. “Jelas, ancaman pidana penjara berikut denda. Kita minta Panwas tegas bertindak jika menemukan pelanggaran ini,” pinta Aulia.

Baca Juga:  Satukan Langkah Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, KPU se Sumut Rapim di Berastagi

Calon peserta yang melanggar aturan juga diancam pidana penjara dan denda. Pasal 185 huruf (a) dituliskan, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp 72 juta. “Jika pemalsuan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, maka hukumannya ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya,” pungkas Aulia Andri. (kn-m09)

Related posts