Awas, Potensi Pelanggaran Pilkada “Putung Sura”

Karakternews.com – Potensi pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2015, akan terjadi menjelang hari pemungutan suara hingga selesainya pemungutan suara. Karena itu, perbuatan pelanggaran ini harus diantisipasi saat pra atau sebelum putung sura (pemungutan suara), sebagai wujud dari semangat pencegahan yang lebih baik.

“Ada tiga tahapan yang berpotensi yakni sebelum, saat hari H dan setelahnya (rekapitulasi/penghitungan) perolehan suara, selain itu kampanye diluar jadwal (masa tenang), politik uang, intimidasi dan penyebaran C6 (undangan pemilih),” kata Pimpinan Bawaslu Sumut Divisi Pencegahan dan Hubungan Antara Lembaga, Aulia Andri, pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholders Bawaslu Sumut di Hotel Soechi Internasional, Medan, Minggu (29/11/2015).

Baca Juga:  Buka Pendaftaran, Demokrat Ingin Calon Kepala Daerah Nasionalis, Religius & Dicintai Rakyat

Untuk potensi pelanggaran saat hari H (pemungutan suara) 9 Desember 2015 di 23 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, kata Aulia, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian para penyelenggara dan masyarakat, yakni, kemungkinan keberpihakan penyelenggara baik Panwaslu maupun KPU, penggunaan hak pilih orang lain, manipulasi hasil pemungutan suara dan gangguan keamanan dan ketertiban.

Dengan berbagai potensi pelanggaran tersebut, Aulia menyebutkan, upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh jajaran Bawaslu Sumut yakni melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) petugas pengawas disemua tingkatan, memperketat pengawasan di tahapan Pilkada yang tersisa, memperluas sosialisasi, pemetaan kerawanan dan koordinasi antar lembaga.

“Kita juga menekankan adanya peran publik dalam hal ini. Mencegah diri sendiri dulu agar tidak melakukan pelanggaran, kemudian orang lain dimulai dari orang terdekat seperti keluarga dan lingkungan. Kalau perlu laporkan, sebagaimana kita selalu imbau setiap ada sosialisasi,” ujar Aulia Andri, seraya menegaskan, peran kelompok masyarakat juga sangat penting.

Baca Juga:  KPU Nias Barat Usul Pergantian Sekretaris

Melihat segala potensi tersebut, Aulia Andri mengaku, pihaknya tetap berharap agar pemahaman tentang Pilkada baik arti pentingnya, hak memilih sampai hal-hal yang tidak dibolehkan dalam Pilkada di masyarakat semakin meluas. “Jika kesadaran dan partisipasi masyarakat tinggi untuk mencegah pelanggaran (Pilkada), demokrasi akan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (kn/m-08)

Related posts