Aspek Pelayanan Publik Harus Jadi Penilaian Di Lelang Jabatan

lelang_resizeKarakternews.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara meminta supaya aspek pelayanan publik dijadikan sebagai variable penilaian dalam proses lelang jabatan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).

“Lelang jabatan, suatu proses untuk melahirkan pejabat yang kompeten. Karena itu, diharapkan dalam prosesnya turut disertakan aspek pelayanan publik sebagai salah satu variable penilaian,” kata Kepala ORI Perwakilan Sumatera Utara, Drs. Abyadi Siregar, menyikapi penyelenggaraan lelang jabatan dalam menentukan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ditegaskan, pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik. Jadi ketika diangkat, pejabatnya harus punya komitmen untuk memperbaiki pelayanan publik,” kata Abyadi di Medan, Rabu (20/1/2016).

Baca Juga:  Akhirnya, KPK Rekomendasikan Pemprov Sumut Sebagai Contoh

Dalam proses seleksi lelang jabatan ini, kata Abyadi Siregar, panitia seleksi harus meminta para pejabat yang mengikuti seleksi menyampaikan program atau visi misi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di unit pelayanan yang akan dipimpin nanti. “Bagaimana visi ke depan, nantinya akan menjadi penilaian bagi pejabat itu sendiri. Kalau setelah dia terpilih nantinya ini tidak dilaksanakan, dia bisa dicopot atau dievaluasi dari jabatannya,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, tahap awal dari penyelenggaraan seleksi pengangkatan jabatan, Plt Gubernur Sumatera Utara H Tengku Erry Nuradi melaksanakan uji kompetensi bagi puluhan pejabat eselon II di jajarannya. Uji kompetensi tersebut sebagai upaya Pemprov Sumut menempatkan pejabat yang tepat dalam mewujudkan good governance dan amanat UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (kn-m08)

Related posts