December 17, 2017

Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Jadi Lima, Ini Aturan Seleksinya

KarakterNews.com – JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) sudah berkonsultasi ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian jajaran Bawaslu Provinsi hingga Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hanya satu norma disetujui, yakni proses seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, tiga anggota Panwas Kabupaten/Kota terpilih dan tiga pengganti antar waktu (PAW) yang dihasilkan oleh proses seleksi berdasarkan Undang-Undang (UU) No.15/2011 tidak perlu mengikuti tes tertulis. Ke-enam orang itu hanya mengikuti tes psikologi dan tes wawancara evaluasi di Bawaslu bagi Anggota Panwas Kabupaten/Kota terpilih atau uji kepatutan dan kelayakan bagi PAW.

Baca Juga:  Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Ditetapkan, Ini Namanya

“Cantolan kami adalah Pasal 565 UU No.7/2017. Disitu tertulis sepanjang memenuhi persyaratan. Nah, kemarin tidak ada tes psikologi. Maka kami lakukan tes psikologi,” ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017).

Peraturan tersebut didukung seorang pimpinan Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Lukman Edy. Alasannya, demi asas efisiensi, seleksi pendaftaran baru dilaksanakan dalam waktu dekat, dan sebagai bentuk penghormatan kepada pihak-pihak yang telah menjalankan proses seleksi.

“Jika semuanya dites lagi, biayanya banyak. Dan mereka, ketika duduk sebagai anggota Panwas kabupaten/kota, kan sudah dites juga. Baru lagi ditesnya. Jadi, demi asas efisiensi, tidak usah ikut tes lagi, ikut tahapan terakhir saja, tes psikologi dan wawancara oleh Bawaslu,” kata Lukman Edy.

Baca Juga:  Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Ditetapkan, Ini Namanya

Sebelumnya, aturan ini sempat ditentang Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tagore Abubakar yang menegaskan bahwa aturan baru semestinya diberlakukan untuk semua pihak, bukan hanya untuk pihak-pihak tertentu. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sebagai pejabat negara. (rmplu/kn-m07)

Related posts