September 22, 2018

Anggaran Defisit, Pemerintahan Jokowi-JK Aman Sampai 2019

Pengamat Ekonomi dan Politik, Ichsanuddin Nooersy (tengah) dalam Dialektika Demokrasi bersama Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin dan Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait. (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Meskipun anggaran defisit sudah lebih dari tiga persen, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bakal aman sampai Tahun 2019.

Pengamat ekonomi dan politik, Ichsanuddin Nooersy menyampaikan hal ini dalam Dialektika Demokrasi “Utang Luar Negeri Untuk Siapa”, bersama Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin dan Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait, Kamis (13/7/2017) di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Kata Ichsanuddin Nooersy, kooptasi eksekutif terlalu kuat terhadap lembaga legislatif dan partai politik yang ada di parlemen. Defisit anggaran sudah rawan dan mendekati pelanggaran undang-undang yang dapat membuat jatuhnya pemerintahan. Tapi, kuatnya kooptasi eksekutif atas legislatif dan parpol membuat pemerintahan Jokowi-JK mampu bertahan.

Batasan defisit anggaran tidak bisa lagi dijadikan acuan secara konstitusi untuk menjatuhkan Jokowi karena kuatnya kooptasi itu. “Legsilatif telah terkooptasi oleh eksekutif. Tak akan jatuh pemerintahan. Selain kekuatan legislatif yang sudah terkooptasi di parlemen, hampir semua partai politik di DPR juga sudah mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Kata Ichsanuddin Nooersy, mau defisit anggaran di atas tiga persen pun tidak akan ada masalah. Padahal, dalam undang-undang kalau defisit anggaran melebihi tiga persen, pemerintah berpotensi untuk dimakzulkan.” Dengan mencontohkan bagaimana pemerintah dengan mudah melanggar Pasal 33 UUD 45 setelah menyerahkan soal harga bahan bakar ke mekanisme pasar bebas.

Sementara Maruarar Sirait mengatakan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla agar realistis mentargetkan pertumbuhan ekonomi maupun pajak. Dengan begitu, tidak hanya kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan dan utang luar negeri juga tidak membebani negara. Target pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,2 persen. Realisasinya baru 5,1 persen. Sedangkan penerimaan pajak masih jauh dari target Rp 1.307,6 Triliun.

Harus ada keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan target pajak yang dihasilkan. Memang ekonomi sedang melambat di seluruh dunia, sama dengan yang terjadi di Indonesia. Kondisi setiap negara memang berbeda-beda. Namun, Presiden Jokowi telah membangun pondasi perekonomian jangka panjang yang kuat dengan membangun berbagai insfrastruktur di seluruh Indonesia.

Kondisi sulit saat ini, DPR tidak menambah sulit dengan menaikkan gaji dan tunjangan. DPR seharusnya mendukung alokasi anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat, mensubsidi pertanian dan usaha kecil – menegah lainnya,” pinta Maruarar.

Sedangkan Azis Syamsuddin menuturkan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan target pajak, seluruh rakyat harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Memang untuk mengejar pajak dan ekonomi sesuai target, butuh waktu. Namun, DPR akan berusaha maksimal misalnya dengan pembangunan infrastruktur tepat sasaran dan lain-lain,” pungkasnya. (kn-j08)

Related posts