December 18, 2017

Amran Sinaga Bisa Tak Dilantik, KPU Plenokan JR Saragih Bupati Simalungun

Pasangan calon Bupati- Wakil Bupati Simalungun Nomor Urut 4 dengan jargon "MANTAB", JR Saragih-Amran Sinaga.
Pasangan calon Bupati- Wakil Bupati Simalungun Nomor Urut 4 dengan jargon “MANTAB”, JR Saragih-Amran Sinaga.

Karakternews.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun, Puji Rahmat Harahap mengemukakan, sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Simalungun sudah berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara yang ditarik penggugat, Tumpak- Irwansyah.

“Sekarang ini, KPU Simalungun tinggal memplenokan penetapan pemenang Pilkada Simalungun Tahun 2015 yang dimenangkan pasangan JR Saragih-Amran Sinaga,” kata Puji Rahmat.

Berdasarkan rekapitulasi, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun JR Saragih-Amran Sinaga berhasil meraih 120.860 suara, mengungguli empat pasangan lain. Setelah pleno, KPU menyerahkan hasilnya kepada pemerintah. Untuk selanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepada calon terpilih untuk dilantik.

Merebaknya informasi yang berkembang terkait Amran Sinaga yang tidak akan dilantik karena tersangkut hukum, disebutkan Puji Rahmat, pihaknya (KPU Simalungun) menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. “Keputusan di tangan pemerintah nanti, apakah melantik Amran Sinaga atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, bahwa Wakil Bupati Simalungun terpilih atas nama Amran Sinaga tidak bisa dilantik karena statusnya terpidana perkara illegal logging saat menjadi Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun.

“Posisinya (Amran Sinaga) terpidana, kalau sudah dilantik saja harus diberhentikan, apalagi kalau belum dilantik. Prinsipnya, jika posisinya terpidana menjelang pelantikan, kami akan pertimbangkan untuk tidak dilantik,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, kepada wartawan beberapa saat lalu.

Meski terpidana hanya wakil kepala daerah, kata Sumarsono, UU memang tidak mengatur secara jelas apakah pelantikan harus satu paket (Bupati dan Wakil Bupati) atau bisa sendiri-sendiri. Namun, demi penegakan hukum di Indonesia, maka Kemendagri lebih mempertimbangkan untuk tidak melantik, tapi keputusan akhir menunggu arahan Mendagri,” ucapnya.

Sekedar diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemenang Pilkada Simalungun setelah pasangan calon Bupati- Wakil Bupati Simalungun Nomor urut 1, Tumpak Siregar dan Irwansyah Damanik, menarik gugatan.

Majelis hakim MK diketuai Patrialis Akbar menyatakan, pada Kamis (17/3/2016), persidangan tidak perlu dilanjutkan karena penggugat sudah menarik gugatannya. Majelis hakim hanya memutuskan untuk memberikan perintah penetapan hasil pilkada.

Untuk diketahui, JR Saragih-Amran Sinaga adalah pasangan Bupati dan Wabup Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Namun, Amran Sinaga merupakan mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, yang dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan tata ruang, sehingga Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis kepada terdakwa Amran Sinaga dengan hukuman penjara selama empat tahun. Saat ini, Amran Sinaga ditahan di Lapas Kelas II Pematang Siantar karena menyerahkan diri, sebelum dieksekusi penjara oleh Tim Kejaksaan Negeri Simalungun. (kosin/kn-m09)

Related posts