Ada 22 Senator Indonesia Belum Ambil, Kata Sekjen DPD : Dana Reses Bakal Dipulangkan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sudarsono Hardjosoekarto.

KarakterNews.com – JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sudarsono Hardjosoekarto menuturkan, pihaknya akan memulangkan dana reses bagi Senator Indonesia yang tidak mengakui rapat paripurna pimpinan Ketua terpilih Oesman Sapta Odang (OSO).

“Hingga saat ini, masih 22 orang Anggota DPD RI yang belum mengambil dana reses, dan sampai batas akhir atau selesai reses tidak diambil, maka dikembalikan masuk kas negara sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa),” kata Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto, kepada wartawan, Jumat (19/5/2017) di Gedung DPD RI Jakarta.

Pemulangan dana reses ini, kata Sudarsono Hardjosoekarto, sesuai penerapan Surat Edaran Panitia Urusan Rumah Tangga DPD RI (SE-PURT DPD RI) nomor DN.170/10/DPDRI/IV/2017, yang diumumkan saat Oesman Sapta Odang menutup paripurna DPD ke-11, dihadiri 72 orang dan izin 49 orang serta sisanya 23 dianggap “mbalelo” dan dibekukan dana reses.

Baca Juga:  Dinilai Masih Lemah, DPD Diperkuat Atau Dibubarkan

Dana reses setiap Senator Indonesia, diakui Sudarsono Hardjosoekarto, adalah sebesar Rp 200 juta-an atau senilai Rp 4,4 miliar yang rencana dipulangkan masuk kas negara sebagai Silpa, lantaran tidak dipergunakan sebagai mestinya. Namun, kami masih menunggu perkembangan sampai batas akhir reses pada 4 Juni 2017 sejak rapat paripurna ditutup pada 8 Mei 2017 lalu.

Ditanya wartawan, siapa Senator Indonesia yang belum mengambil dana reses karena tidak mendukung kepemimpinan Oesman Sapta Odang, disebutkan Sekjen DPD, diantaranya seperti IGK Ratu Hemas, Prof Farouk Muhammad, M Asri Anas.

Secara terpisah, menanggapi soal dana reses ini, dikemukakan Senator Indonesia asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Afnan Hadikusumo menyatakan, dana reses itu hak yang melekat dalam program Anggota DPD yang dipastikan dipergunakan bagi kepentingan daerah kerjanya masing-masing. “Apalagi, klausul pelantikan Ketua DPD RI terpilih Oesman Sapta Odang oleh MA masih diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” sebutnya. (kn-j08)

Related posts