December 17, 2017

803 Warga Indonesia Miliki Perusahaan Cangkang di Negeri ‘Surga Pajak’, PPATK Buka Data PEPS

Bambangsoet_resizeKarakternews.com – Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data Politically Exposed Persons (PEPS).

Permintaan ini dikatakan Bambang Soesatyo (foto), menyikapi temuan PPTAK tentang indikasi pencucian uang oleh pejabat yang namanya tercantum dalam laporan International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) atau Panama Papers. “Bagusnya itu diungkap saja, kan bisa dipelajari dari riwayat rotasi uangnya, jika mutasinya lancar berarti ada bisnis, itu wajar,” ungkapnya, usai bertemu dengan Pimpinan KPK, Jumat (15/4/2016).

Laporan ICIJ atau yang dikenal sebagai Panama Papers menyebut, ada sekitar 803 orang Indonesia diketahui memiliki perusahaan cangkang di negeri “surga pajak”. Laporan tersebut juga mengarah kepada 214 ribu entitas perusahaan di banyak negara, 140 tokoh politik, termasuk 12 pemimpin atau bekas pemimpin negara. Di Indonesia, satu nama yang santer terdengar memiliki perusahaan di negeri “surga pajak” adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz, diduga memiliki perusahaan bernama Sheng Yue International Ltd di British Virgin Islands.

Meskipun ada indikasi pencucian uang, Bambang Soesatyo meminta publik untuk memilah waktu penyimpanan uang atau investasi di negeri “surga pajak”. “Jika investasi itu dilakukan saat krisis moneter bisa dianggap suatu hal yang wajar, karena di Indonesia dan dunia Internasional belum melarangnya,” ujarnya.

“Kalau dilakukan dalam waktu dekat, terutama uang yang disimpan di luar negeri itu mandek alias tidak bergerak, maka patut dicurigai keberadaan investasi dan simpanan tersebut. “Itu yang tidak boleh kalau hanya menyimpan uang saja, terutama hasil kejahatan, itu yang tidak boleh,” ungkap Bambang.

Kata Bambang, khusus kasus tersebut, pemerintah harus menelusuri alasan pejabat atau seseorang menyimpan uangnya di luar negeri. “Jika nanti menemukan ada uang tidak bergerak, kemungkinan upaya untuk menghindari pajak. “Kalau uang masuk, terus diam itu berarti menyimpan uang hasil kejahatan, tinggal dicek milik pejabat atau tidak. Kalau milik pengusaha, itu kemungkinan untuk menghindari pajak,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, selama bulan Februari 2016, berdasarkan laporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), PPATK mencatat 4.802 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM). Kalau dirata-rata setiap hari, ada sekitar 240 transaksi mencurigakan yang masuk ke PPATK selama bulan tersebut. Jumlah ini lebih tinggi 8,3% dibandingkan pada bulan Januari 2015. Sedangkan, bila dibandingkan pada bulan Februari tahun 2015 angka itu naik sekitar 38,1%. Jumlah secara keseluruhan transaksi mencurigakan sepanjang tahun 2003 hingga Februari 2016 mencapai 262.694 laporan.

Secara terpisah, Komisioner KPK La Ode M Syarief menyatakan, saat ini KPK masih mempelajari nama-nama, khususnya pejabat publik atau penyelenggara negara yang tercatat dalam laporan hasil investigasi tersebut. “Kami masih mempelajari laporan itu,” tegasnya singkat.

“KPK akan memverifikasinya dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kalau ditemukan tidak kesesuaian dengan laporan harta kekayaan, pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk diverifikasi. “Kami akan meminta verifikasi kepada yang bersangkutan,” pungkas La Ode M Syarief.(bnis.c/kn-m08)

Related posts