December 17, 2017

4 Eks Pimpinan & Ketua Fraksi Tersangka, Dari PDI Perjuangan Belum

Medan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), pada periode 2009-2014 memiliki lima unsur Pimpinan Dewan. Kelimanya, yakni Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun dari Fraksi Demokrat serta 4 orang Wakil Ketua masing-masing Chaidir Ritonga dari Fraksi Golkar, Kamaluddin Harahap dari
Fraksi PAN, Sigit Pramono Asri dari Fraksi PKS dan M Affan dari Fraksi PDI Perjuangan. Selain ada unsur Pimpinan Dewan, DPRD Sumut juga mempunyai alat kelengkapan, yakni Ketua Fraksi dan juga Ketua Komisi.

Namun, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (3/11/2015) mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan pemberi dan penerima suap interplasi, dari lima Pimpinan Dewan dan beberapa Ketua Fraksi, hanya nama M Affan sebagai eks Pimpinan Dewan periode 2009-2014, belum dijadikan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan gratifikasi dalam persetujuan laporan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Sumatera
Utara 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut 2013 dan 2014, dan penolakan interpelasi terhadap Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho.

Baca Juga:  Bersaksi, Anggota DPRD Sumut Belum Tentu Jadi Tersangka

Padahal, Plt Pimpinan KPK, Johan Budi, kepada awak media di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2015), menyebutkan, sesuai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dikeluarkan, tertanggal 3 November 2015, ada enam tersangka ditetapkan, masing-masing, Gubernur Sumatera Utara non aktif, H. Gatot Pujo Nugroho sebagai pemberi suap. Kemudian lima orang sebagai penerima suap, masing-masing Saleh Bangun (Demokrat) Ketua DPRD periode 2009-2014, Chaidir Ritonga (Golkar) Wakil Ketua DPRD periode 2009-2014, Ajib Shah (Ketua Fraksi Golkar/Anggota DPRD periode 2009-2014, sekarang sebagai Ketua DPRD Sumut periode 2015-2019, Kamaluddin Harahap (PAN) Wakil Ketua DPRD periode 2009-2014, serta Sigit Pramono Asri (PKS) Wakil Ketua DPRD 2009-2014. Namun, nama M Affan (PDI Perjuangan) Wakil Ketua DPRD 2009-2014, belum ditetapkan sebagai tersangka, begitu juga beberapa Ketua Fraksi.

Atas perbuatan tersebut, Gatot Pujo Nugroho disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 a atau b atau pasal 13 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan kelima tersangka lainnya, disangkakan melanggar pasal 2 a atau b atau pasal 11 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga:  Chaidir Ritonga Bocorkan Aliran "Uang Panas" Gatot

Menanggapi indikasi adanya keganjilan dalam penetapan tersangka tersebut, Pengamat Hukum, Muslim Muis mengemukakan, KPK jangan membuat Sumatera Utara tidak kondusif. Sebab, penetapan tersangka yang digantung-gantung, dapat memicu kontroversi adanya dugaan intervensi politik atas penetapan status tersebut.

“Ini bisa jadi pemicu munculnya dugaan-dugaan, sebab dari 5 unsur pimpinan dewan, hanya nama M. Affan yang belum menjadi tersangka. Padahal, KPK sudah menerima pengembalian uang dari seorang Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan atas nama Brilian Muktar. Dengan adanya pengembalian uang ke KPK oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan, ini terindikasi ada transaksi,” sebut Muslim Muis, Rabu (4/11/2015).

Kata Muslim, KPK harus memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tudingan-tudingan
yang menyatakan KPK menjadi alat politik tidak semakin memuncak. “Kita juga meminta KPK memiliki sikap tegas dalam kasus ini. Pasalnya, logika yang berkembang dimasyarakat, ada Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengembalikan uang, masa pimpinannya yang berasal dari fraksi yang sama tidak ikut menerima?, ini logika sederhana yang bisa memicu munculnya prasangka dan dugaan,” pungkasnya.

Baca Juga:  Hari Terakhir, 15 Anggota DPRD Sumut Terperiksa

Secara terpisah, Ketua DPD PDI Perjuangan, Japorman Saragih yang diminta tanggapannya terkesan agak payah berkomentar, terkait proses hukum yang dilakukan KPK. “Soal KPK jangan sayalah, tanya aja ke KPK,” ujarnya. (kn/m-07)

Related posts