February 21, 2018

102 Kepala Daerah Larang PNS ‘Konsumsi’ Tabung Melon

gas tabung melon ukuran 3 kg. (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Delapan Gubernur dan 94 Bupati di Indonesia, melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan gas tabung melon (liquefied petroleum) ukuran 3 kilogram.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harya Adityawarman mengemukakan, sambil menanti penerapan distribusi subsidi LPG tepat sasaran, pihaknya melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengurangi konsumsi gas ukuran 3 kg. Pasalnya, Pemerintah masih memberikan subsidi dalam penyaluran setiap tabung melon.

Subsidi itu, kata Harya, seharusnya memang hanya masyarakat yang tergolong miskin dan pelaku usaha kecil dan menengah saja yang bisa menggunakan gas ukuran 3 kg. “Memang terus meningkat larangan penggunaan gas 3 kg oleh Pemerintah Daerah, buktinya ada 102 Kepala Daerah menyebarkan surat edaran untuk “mengerem” konsumsi tabung melon 3 kg,” paparnya, di Jakarta, Jumat (22/12/2017).

Untuk Tahun 2017, dikemukakan Harya, sudah ditetapkan sekitar 7 juta ton pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2017. Kendati demikian, angka itu direvisi dalam APBN setelah perubahan (APBNP) 2017 menjadi 6,5 juta ton. Namun, dari usulan 6,5 juta ton itu, hanya 6,19 juta ton yang ditetapkan.

Berdasarkan data penyaluran harian LPG 3 kg bersubsidi, hingga akhir November 2017, realisasi penyaluran LPG 3 kg bersubsidi telah mencapai 5,750 juta MT, atau 93% dari kuota yang ditetapkan pada APBN-P 2017 sebesar 6,199 juta MT. Hingga akhir Desember 2017, penyaluran LPG 3 kg bersubsidi diperkirakan melebihi sekitar 1,6% kuota APBN-P 2017. (bns.c/kn-m08)

Related posts